Investor Waswas Aksi Premanisme, Citra Pariwisata Lombok Tengah Jadi Taruhan
LOMBOK TENGAH— Dinamika sosial hingga sejumlah kendala lapangan yang dinilai berpotensi mengganggu performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata mengemuka ketika sektor strategis daerah, bahkan nasional tersebut, kembali menuai soroton di Lombok Tengah.
Untuk diketahui, Pemerintah Lombok Tengah saat ini tengah berupaya memperkuat pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal, dengan target PAD mencapai Rp 900 miliar. Artinya realisasi investasi di Bumi Mandalika ini perlu mendapat dukungan seluruh pihak.
Namun, kejadian dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan aksi penghadangan truk mixer di sepanjang jalur wisata Penujak menuju Selong Belanak yang terjadi baru-baru ini menjadi salah satu contoh upaya pemerintah tersebut menghadapi tantangan serius.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oknum di kawasan jalur pariwisata, mulai dari wilayah Penujak hingga Selong Belanak, berpotensi mencoreng citra pariwisata daerah yang selama ini menjadi andalan ekonomi masyarakat.
“Berhentilah kita ini main receh, menghadang-hadang jalan, kayak saya enggak mengerti aja itu,” ujar Ahmad saat menyampaikan pandangannya dalam forum Refleksi Satu Tahun Masmirah beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sektor pariwisata saat ini menjadi tulang punggung penerimaan daerah, khususnya melalui pajak hotel dan restoran. Karena itu, keamanan, kenyamanan, serta citra positif destinasi wisata harus dijaga secara bersama-sama.
Ahmad berpendapat kawasan pariwisata selatan Lombok Tengah harus terus didorong tumbuh secara sehat agar mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
Untuk itu, kata Ketua Fraksi NasDem tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Baca juga: Bendungan Batujai Bersiap Jadi Hub Seaplane Pertama
Meski diduga dipicu oleh masalah pengangguran, tapi menurutnya persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi lingkaran yang menghambat investasi.
Ia bahkan menyebut praktik pemblokiran jalan sebagai bentuk premanisme yang harus segera mendapatkan penanganan serius dari pemerintah.
Pemda Akan Konsolidasikan Tim Percepatan
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengisyaratkan akan segera memanggil Satgas Tim Percepatan Pembangunan guna membahas berbagai persoalan yang menghambat investasi, termasuk dugaan praktik premanisme di kawasan pariwisata.
Menurut Firman, sektor pariwisata kini menjadi salah satu intrumen penting dan utama PAD Lombok Tengah.
“Iklim investasi harus dijaga agar tetap kondusif,” tegasnya.
Baca juga: Sektor Pariwisata Kian Bergairah, Investor Maroko dan Australia Tanam Modal di Lombok Tengah
Berdasarkan data Satgas Tim Percepatan Investasi, terdapat tiga persoalan utama yang selama ini menjadi penghambat masuknya investasi di Lombok Tengah.
Pertama, persoalan perizinan yang masih membutuhkan penyederhanaan birokrasi agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Kedua, sengketa lahan yang kerap menjadi batu sandungan bagi investor. Permasalahan yang muncul antara lain terkait jual beli tanah yang bermasalah, ketidaksesuaian luasan lahan, hingga sertifikat yang telah dijadikan agunan atau digadaikan.
Ketiga, aksi-aksi yang dinilai mengarah pada praktik premanisme, seperti blokade jalan maupun penghentian paksa aktivitas proyek.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap Lombok Tengah sebagai daerah tujuan investasi.*** (Kontributor: DP / Editor: Tim Redaksi).
