Memorabilia Kudatuli, Tiga Dekade Merawat Ingatan
MATARAM— Demokrasi di Indonesia tidak pernah lahir begitu saja. Sepanjang rentang kekuasaan Orde Baru, demokrasi menjadi barang super mahal dan sangat langka. Kondisi era kebebasan hari ini didapat dengan harga intimidasi, kekerasan, bahkan nyawa.
Selain puncak peralihan orde pada Reformasi 1998, ada sebuah epilog pendahulu yang selalu menjadi pengingat tak hanya bagi kader PDIP hari ini, namun juga masyarakat luas, yakni peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI pimpinan Megawati Soekarno Putri di Jln Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996 oleh massa terkoordinir.
Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Kudatuli, merupakan akronim dari Kerusuhan 27 Juli.
Baca juga: Resmikan Rumah Aspirasi, Pembuktian Komitmen PDIP NTB di Bulan Bung Karno 2026
Pada tahun ini, DPD PDI Perjuangan NTB memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli yang digelar dikantornya pada Minggu (26/07/2026) malam. Tidak hanya pengurus, kader, dan fungsionaris partai, peringatan ini juga dihadiri oleh aktivis mahasiswa, kalangan akademisi, hingga budayawan.
Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, membuka peringatan dengan mengajak seluruh peserta melihat Kudatuli secara utuh. Menurutnya, peristiwa 27 Juli 1996 tidak dapat dipahami hanya sebagai penyerbuan kantor partai, melainkan puncak dari rangkaian panjang pergulatan politik yang dialami PDI pada masa Orde Baru.
“Kita berkhidmat memperingati Kudatuli. Kudatuli tidak serta-merta hanya penyerbuan kantor. Peristiwa itu didahului sejarah yang panjang. Dan saya ikuti seluruh proses serta rentetannya,” ujar anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Politisi NTB tersebut kemudian membawa seluruh peserta menelusuri perjalanan sejarah, jauh sebelum pagi berdarah 27 Juli 1996. Ia mengurai bagaimana Kongres IV PDI di Medan pada 1993 berakhir tanpa kepengurusan yang diakui, berlanjut pada Kongres Luar Biasa Surabaya yang mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI secara de facto, hingga rekayasa Kongres Luar Biasa Medan yang menurutnya menjadi jalan menuju pecahnya konflik politik nasional.
Menurut Rachmat, Kudatuli tidak lahir dari kerusuhan spontan. Peristiwa itu merupakan puncak dari rangkaian panjang tekanan politik terhadap kekuatan yang dianggap mengancam kekuasaan Orde Baru.
“Tindakan represi terhadap PDI tidak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah, kader-kader partai juga menghadapi berbagai bentuk intimidasi politik,” kenangnya.
Baca juga: PDIP NTB Bersiap Suksesi? Rachmat Hidayat Beri Kode
Salah satu yang diceritakan Rachmat Hidayat yaitu saat PDI di Lombok Timur kala itu berhasil memperoleh enam kursi DPRD. Berdasarkan perolehan kursi tersebut, PDI semestinya memperoleh jatah kursi pimpinan dewan. Namun hak itu, kata Rachmat, justru diberikan kepada partai lain.
Alih-alih menyerah, para kader memilih bertahan. Fraksi PDI di DPRD Lombok Timur, katanya, selama bertahun-tahun menyampaikan minderheid nota dalam berbagai pembahasan sebagai bentuk penolakan terhadap praktik politik yang dianggap mencederai demokrasi.
“Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut,” ucap Rachmat dengan suara bergetar.
Rachmat menegaskan bahwa Kudatuli bukan tentang siapa menang dan siapa kalah dalam perebutan kepemimpinan partai. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak pernah datang sebagai hadiah.
“Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa,” tegasnya.
Baca juga: Aksi Kemanusiaan Jadi Spirit PDIP Lombok Tengah Peringati Bulan Bung Karno 2026
Monolog Kongso Sukaco
Sambutan Rachmat tersebut menjadi pengantar sebelum peserta menyaksikan pemutaran video dokumenter Kudatuli. Gambar-gambar penyerbuan, bentrokan, dan kekerasan yang memenuhi layar membuat suasana peserta acara menjadi terdiam.
Namun, suasana emosional justru hadir kembali ketika budayawan Kongso Sukoco tetiba muncul dari belakang hadirin membawakan monolog satir.
Melalui pertunjukan yang puitis sekaligus tajam, Kongso tidak hanya mengajak peserta mengenang luka masa lalu, tetapi juga mempertanyakan keberanian negara menyelesaikan warisan sejarah tersebut.
“Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya,” katanya yang disambut tepuk tangan peserta.
Kongso mengingatkan bahwa tiga dekade telah berlalu, tetapi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, korban luka-luka, maupun mereka yang mengalami berbagai bentuk kekerasan masih menunggu kepastian hukum.
“Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar,” sindir Kongso.
Satir itu menjadi kritik sekaligus pengingat bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengenang sejarah, tetapi juga keberanian negara menuntaskan keadilan.
Baca juga: Musancab DPC PDIP Kota Mataram, Rachmat Hidayat Tegaskan Anak Ranting Adalah Busur Panah Perjuangan
Pandangan dan Kesaksian
Perspektif lain datang dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram Lalu Saepudin Gayep. Dalam sesi sarasehan dan diskusi yang dipandu oleh Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB, Gayep mengemukakan, Kudatuli tidak boleh dipersempit sebagai konflik elite politik ataupun sekadar persoalan internal partai.
“Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif,” ujarnya.
Gayep menjelaskan bahwa Megawati Soekarnoputri saat itu menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan Orde Baru. Karena itu, Kudatuli bukan hanya milik PDIP, melainkan bagian dari sejarah demokrasi Indonesia.
Kesaksian paling personal disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB I Made Slamet. Ia menunjukkan bekas luka di tubuhnya yang masih tersisa akibat tindakan represif aparat pada masa Orde Baru.
Rumah kosnya pernah dibakar. Ia pernah ditangkap, dibawa aparat, dan mengalami berbagai tekanan karena memilih tetap berada di barisan pro-demokrasi.
“Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi,” katanya.
Made Slamet meyakini, semakin keras tekanan yang diberikan kala itu, semakin besar pula keberanian masyarakat untuk melawan.
“Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang,” ucapnya.
Baca juga: Hadiah 79 Tahun Ibu Megawati, DPC PDIP Lombok Timur Persembahkan Musholla Untuk Rakyat
Sementara itu, Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data Satya Ubaya Sakti mengajak generasi muda melihat Kudatuli sebagai pelajaran sejarah yang tidak boleh tenggelam dimakan waktu.
Ia mengaku bukan pelaku sejarah karena lahir setelah peristiwa tersebut. Namun justru karena itulah, menurutnya, peringatan seperti ini penting agar generasi baru memahami bahwa kebebasan yang dinikmati hari ini tidak lahir begitu saja.
“Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan,” ujarnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi menegaskan, bagi PDI Perjuangan NTB, kegiatan tersebut tidak sekadar untuk mengenang peristiwa sejarah, tetapi menjadi ruang refleksi bahwa demokrasi Indonesia lahir melalui perjuangan panjang yang tidak boleh dilupakan.
Melalui peringatan ini, kata Hakam, seluruh kader partai dan para aktivis yang hadir, diajak menjaga ingatan kolektif tentang pentingnya kebebasan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara.
“Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka dalam forum seperti ini tetap sama. Demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai,” ucapnya.*** (Rilis: Bambang MF / Editor: Tim Redaksi).
