PPP NTB Gelar Rapat Pimpinan, GPK Lombok Tengah Pertanyakan Pemakaian Foto Sekjen DPP
NUSA TENGGARA BARAT— Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat (DPW PPP NTB) menggelar Rapat Pimpinan Wilayah I (Rapilwil) di Mataram, Minggu (08/03/2026) mendapat protes dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ka’bah (DPC GPK).
Hal ini disampaikan Ketua DPC GPK Lombok Tengah, Sahabudin, dimana pihaknya juga mempertanyakan pengurus DPW yang dinilai melakukan pencatutan DPP pada kegiatan rapat tersebut.
Baca juga: Muzihir Tebar Ancaman Plt, Tiga DPC PPP Ancam Balik Laporkan Banpol dan Dana Saksi ke Kejaksaan
“Kami melihat sebuah ironi. Di satu sisi, pengurus DPW PPP NTB yang menggelar rapilwil itu secara terang-terangan tidak mengakui kepemimpinan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Gus Taj Yasin Maimoen. Namun, di sisi lain, dalam baligho kegiatan mereka justru menempel dan mencantumkan foto beliau sebagai bagian dari struktur DPP,” ujar Sahabudin.
Dari keterangan yang disampaikan kepada Jurnal Mandalika, Sahabudin berpendapat tindakan tersebut mencerminkan kekacauan berpikir dan ketidakjujuran dalam berkader.
“Ini bentuk pencatutan. Jika mereka tidak mengakui beliau sebagai sekjen yang sah secara struktural berdasarkan AD/ART, apa hak mereka mencantumkan fotonya? Apakah itu hanya formalitas untuk melegitimasi kegiatan mereka di mata kader, sementara di belakang mereka mengingkari?” ucapnya.
Sebelumnya, pada awal Februari 2026, GPK Lombok Tengah telah menyuarakan penolakan terhadap kepengurusan DPW PPP NTB yang dipimpin oleh Muzihir.
Penolakan itu didasari atas terbitnya Surat Keputusan (SK) DPP PPP yang dinilai cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Sekjen DPP PPP, Taj Yasin .
“Kami di GPK Loteng memiliki ingatan yang baik. Waktu itu kami sudah memperingatkan bahwa SK yang dipegang saudara Muzihir itu bermasalah karena tanpa paraf sekjen. Sekarang, mereka sendiri bingung, foto sekjen dipasang, tapi otoritasnya tidak diakui. Ini bukti bahwa kepengurusan mereka sedang dalam kondisi carut marut dan tidak punya pegangan aturan yang jelas,” tambahnya.
Baca juga: Anggap SK Tidak Sah, GPK Lombok Tengah Ancam Kepung DPW PPP NTB: Muzihir Segera Stop Statemen Sesat!
Terkait hal tersebut, pihaknya mendesak agar pengurus DPW PPP NTB segera meluruskan sikap. Oleh karena itu ia berharap DPP PPP segera mengambil tindakan tegas untuk meluruskan administrasi kepengurusan di daerah sebelum konflik internal ini semakin melebar dan merugikan partai secara keseluruhan.
“Jangan jadikan foto pimpinan pusat sebagai hiasan dinding tanpa makna. Jika tidak sepaham dengan kebijakan sekjen. Harusnya konsisten. Jangan tempel fotonya kalau di hati dan tindakan tidak mengakui. Ini pelecehan terhadap martabat pimpinan partai dan membodohi kader di daerah,” demikian Sahabudin.*** (Kontributor: JW).
