Muzihir Tebar Ancaman Plt, Tiga DPC PPP Ancam Balik Laporkan Banpol dan Dana Saksi ke Kejaksaan
MATARAM— Gegara beredarnya statemen Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, yang mengancam melakukan Plt terhadap para Ketua DPC PPP di NTB, memicu reaksi keras dari DPC PPP Lombok Utara, DPC PPP Sumbawa Barat, dan DPC PPP Kota Bima.
Serentak tiga Ketua DPC tersebut melakukan ancaman balik dan menganggap Muzihir lah yang gagal dalam memimpin partai di NTB. Oleh sebab itu ia dan sejawatnya berencana melaporkan kasus ini ke Kejaksaan NTB.
Menurut Ketua DPC PPP KSB, Amirudin Embeng, bahwa selama 5 tahun Muzihir menjadi memimpin DPW PPP tidak pernah memperhatikan DPC di NTB.
“Saudara Muzihir ini selama 5 tahun pimpin PPP NTB tidak pernah melakukan gerakan elektoral untuk membesarkan partai. Karena Muzihir ini pimpin PPP hanya untuk kepentingan pribadinya saja, dia itu takut kehilangan kekuasaan karena kebiasaan enak dan tidak pernah diusik oleh DPC, tapi sekarang jangan dia macam-macam. Kami akan bongkar semuanya,” tegas Amirudin.
Amirudin Embeng menjelaskan bahwa, dirinya adalah kader paling senior diantara semua anggota PPP yang ada di NTB.
“Muzihir ini otaknya pimpin partai ini hanya ingin melanjutkan kekuasaan otoriternya, karena yang dipikirkan hanya pokir-pokir dan pokir sebagaimana pernyataan beberapa waktu lalu di media. Masak jadi dewan dan ketua DPW dikepalanya hanya pokir, apa itu layak kita pilih lagi sebagai ketua DPW, dong semakin rusak partai ini kalau Muzihir lagi yang pimpin,” ujarnya.
Kader PPP yang mengungkap bahwa dirinya sudah jadi anggota PPP jauh sebelum Muzihir itu mempertanyakan bantuan hibbah PPP NTB yang selama ini dikelola oleh DPW.
“Saya ini kader senior di PPP, duluan saya ber PPP dengan Muzihir, dia itu kader Golkar sebelumnya, bukan darah asli PPP. Coba DPW itu selama 5 tahun apa yang pernah dia kerjakan, sesuai AD/ART harus mengerjakan pendidikan kader berupa LKKD, LKKM dan pendidikan politik lainnya, pendidikan politik ini untuk mempertanggjawabkan bantuan Hibah Parpol itu. Lalu hibah Banpol itu dibawa kemana? Jangan-jangan SPJ -nya fiktif semua Banpol selama 5 tahun itu,” terang mantan anggota DPRD KSB 3 periode ini.
Lebih lanjut Amirudin Embeng mengingatkan bawa pada pemilu 2024 lalu Dapil Provinsi untuk Sumbawa – KSB itu PPP berpotensi kosong.
“Anda tidak bisa duduk di kursi pimpinan DPRD, bahkan kursi di dapil Sumbawa-KSB akan kosong. Jangan sombong anda ya, merasa paling berjasa di partai ini seenak jidat, emangnya partai ini milik anda, anda ini mualaf di PPP,” cetus Amirudin.
Baca juga: Anggap SK Tidak Sah, GPK Lombok Tengah Ancam Kepung DPW PPP NTB: Muzihir Segera Stop Statemen Sesat!
Sebelumnya Pendukung Setia
Sementara itu Ketua DPC PPP Kota Bima, Syafriansar, mengatakan bahwa, dirinya dulu merupakan pendukung setia Muzihir pada Muswil 2021, namun menurut Syafriansar dirinya hanya diberikan janji-janji manis yang tak kunjung terealisasi oleh Muzihir.
“Kami ini dulu merupakan pendukung Muzihir, janjinya banyak kepada kami, bahkan sampai sumpah Al-Qur’an. Tapi pada akhirnya di tengah jalan kami di lepas oleh saudara Muzihir, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan keberlangsungan kader-kader di bawah. Bagaimana partai mau besar kalau Muzihir pimpin lagi, yang ada dipikirannya hanya Pokir, Pokir dan Pokir,” keluh Syafriansar.
Ia menekankan agar tidak ada saling mengancam sesama kader partai, di saat partai ini butuh banyak kekuatan agar bisa kembali ke Senayan pada pemilu 2029.
Setali dengan Syafriansar, Ketua DPC PPP Lombok Utara, Narsudin menambahkan jika ia menganggap kepemimpinan Muzihir selama 5 tahun terakhir ini gagal.
“Jangan sok menganggap diri anda berhasil ya, saudara itu gagal total, kalau tidak ada suara kami-kami dibawah kemarin saudara tidak bisa duduk jadi pimpinan DPRD hari ini. Itupun secara suara PPP di NTB turun jauh dibanding pemilu 2019 saat dipimpin oleh ibu Hj Wartiah. Jangan anda bilang kami gagal, Muzihir lah yang gagal,” semprot Narsudin.
Narsudin menegaskan kembali bahwa ia bersama dua ketua DPC lainnya telah berencana untuk melaporkan Muzihir ke Kejaksaan atas dugaan penyelewengan penggunaan dana hibah bantuan partai politik.
“Karena kami duga selama 5 tahun ini tidak pernah dipergunakan sebagaimana yang diusulkan dalam proposal. Kami duga SPJ -nya itu fiktif semua. Kami juga akan laporkan terkait dengan dana saksi parpol pada pemilu tahun 2024 yang lalu,” tandasnya.*** (Kontributor: JW).
