Komisi III DPRD Loteng Dorong Regulasi ISP.
LOTENG– Dinamika perkembangan layanan internet di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini memasuki babak baru.
Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendorong lahirnya regulasi yang lebih tegas dan terstruktur dalam pengelolaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) yang kian menjamur di tengah masyarakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi III ke Dinas Komunikasi dan Informatika Loteng yang menjadi ruang strategis untuk membahas arah kebijakan digital daerah di tengah pesatnya pertumbuhan kebutuhan akses internet.
Ketua Rombongan Komisi III DPRD Loteng, Ki Agus Azhar, menegaskan bahwa pesatnya pertumbuhan penyedia layanan internet di daerah harus diimbangi dengan regulasi yang jelas agar tidak hanya memberikan keuntungan bisnis, tetapi juga dampak nyata bagi daerah dan masyarakat.
Menurutnya, ketiadaan aturan spesifik selama ini justru membuka ruang besar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada kepentingan publik.
“Ini peluang besar. Kita ingin memastikan penyedia layanan internet tidak hanya hadir sebagai pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tegasnya dalam pertemuan tersebut.
Komisi III mencatat, saat ini terdapat puluhan ISP yang beroperasi di Loteng, mulai dari penyedia layanan skala kecil hingga besar yang menjangkau berbagai wilayah, termasuk kawasan pedesaan dan berkembang.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD mendorong agar seluruh ISP diundang dalam satu forum resmi. Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha internet untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk kontribusi terhadap daerah.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah kemungkinan penerapan skema kontribusi daerah dari sektor ISP, baik dalam bentuk retribusi, kemitraan pembangunan infrastruktur, maupun dukungan terhadap program pemerataan akses digital.
Model ini disebut memiliki kesamaan prinsip dengan sektor lain yang sudah lebih dulu berjalan, seperti kontribusi dari perusahaan utilitas besar, misalnya PLN, yang dinilai dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kadis Diskominfo Loteng, HL Herdan menyatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi pertemuan lintas sektor tersebut. Tidak hanya DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga seluruh penyedia layanan internet akan dilibatkan dalam forum besar yang direncanakan digelar dalam waktu dekat.
Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan sejumlah penyedia layanan internet telah dilakukan, dan sebagian besar pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam diskusi bersama pemerintah daerah.
Langkah ini dipandang sebagai upaya awal membangun ekosistem digital yang lebih tertata, transparan, dan kolaboratif di Loteng.
Dengan jumlah penduduk yang mendekati satu juta jiwa, Loteng dinilai memiliki potensi besar sebagai pasar digital yang terus berkembang. Namun, tanpa regulasi yang kuat, pertumbuhan ini dikhawatirkan tidak memberikan dampak optimal bagi pembangunan daerah.
Herdan, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam membangun sistem layanan internet yang lebih tertib dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Koordinasi ini menjadi langkah strategis menuju penataan ekosistem layanan internet yang lebih tertib, berkeadilan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Rencananya, pertemuan lanjutan akan segera digelar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, pemerintah daerah, dan pelaku usaha ISP. Agenda utama meliputi pembahasan regulasi, mekanisme kontribusi, hingga strategi pemerataan akses internet di seluruh wilayah Loteng.
Forum ini diharapkan menjadi tonggak awal lahirnya kebijakan digital daerah yang lebih progresif, sekaligus memperkuat posisi Loteng dalam menghadapi transformasi digital yang terus berkembang pesat. (01)
