Yang Muda Yang (bercinta) Berani, Mi6 Harap di Pilkada 2029 Kader Muda Geser Muka Lama
MATARAM— Keberanian mendorong kader muda untuk maju sebagai kandidat kepala daerah bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat dan adaptif.
Demikian disampaikan Direktur Lembaga Kajian Politik dan Sosial Mi6, Bambang Mei Furwanto terkait dengan agenda nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2029 yang akan datang.
Menurutnya, pilkada nanti diprediksi akan menjadi momentum krusial bagi arah demokrasi di tingkat lokal.
”Membuka ruang yang lebih luas bagi kader muda untuk tampil sebagai kandidat kepala daerah, adalah prasyarat utama bagi lahirnya demokrasi yang hidup, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Bambang di Mataram, Sabtu (11/04/2026).
Dalam rilisnya, Bambang menegaskan bahwa tanpa keberanian memberi panggung kepada generasi baru, NTB hanya akan mengulang pola lama yang stagnan, di mana kekuasaan berputar pada figur yang sama, sementara tantangan zaman terus berubah.
”Regenerasi itu nggak cuma pergantian usia. Tetapi pembaruan cara pandang, energi, dan keberanian untuk menghadirkan solusi yang lebih relevan bagi masa depan daerah,” tandasnya.
Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengungkapkan, tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks. Di sisi lain, tuntutan masyarakat juga kian beragam. Itu sebabnya, kebutuhan akan kepemimpinan daerah yang adaptif, inovatif, dan berintegritas, menjadi semakin mendesak.
Pihaknya melihat adanya kecenderungan stagnasi dalam kontestasi politik lokal. Hal ini ditunjukkan dengan figur-figur yang sama terus mendominasi panggung Pilkada dari periode ke periode.
Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya menghambat lahirnya gagasan baru, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kompetisi politik itu sendiri.
“Jika ruang kontestasi hanya diisi oleh aktor yang sama, maka yang terjadi bukan kompetisi gagasan, melainkan sekadar pengulangan pola. Demokrasi menjadi kehilangan daya dorongnya sebagai mekanisme perubahan,” ujarnya.
Namun demikian, realitas politik selama ini memperlihatkan bahwa jalan bagi kader muda untuk masuk dalam kontestasi Pilkada tidaklah mudah. Salah satu hambatan utama terletak pada mekanisme rekrutmen politik di internal partai yang masih cenderung pragmatis
Baca juga: 87 Persen Lahan Sawah Tak Boleh Alih Fungsi, Analis Mi6 Minta Pemprov NTB Rasional
Partai politik, dalam banyak kasus, lebih memilih mengusung kandidat dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang sudah mapan, ketimbang memberi kesempatan kepada kader muda yang masih dalam tahap membangun basis dukungan.
“Di sinilah letak persoalannya. Partai politik sering kali terjebak dalam logika jangka pendek. Padahal, jika ingin menjaga keberlanjutan organisasi dan demokrasi, mereka harus berani berinvestasi pada kaderisasi,” tegasnya.
Dinasti Politik Jadi Tantangan
Dalam analisis yang lain, Bambang juga mengkritisi masih kuatnya praktik dinasti politik di sejumlah daerah. Ia menilai bahwa fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang mempersempit ruang kompetisi bagi kader muda.
Ketika akses terhadap kekuasaan hanya berputar di lingkar keluarga tertentu, maka prinsip meritokrasi menjadi sulit mewujud.
“Dinasti politik harusnya tentang bagaimana peluang itu didistribusikan. Jika sejak awal sudah tidak setara, maka hasil akhirnya pun sulit mencerminkan kualitas terbaik,” ujar Bambang.
Ia menegaskan bahwa Pilkada 2029 harus jadi titik balik untuk mengurangi dominasi dinasti politik. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan melalui kombinasi antara reformasi internal partai, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penguatan regulasi yang mendorong kompetisi yang lebih adil.
Baca juga: Apa Kabar NTB? Satu Dekade dr Mawardi Lenyap, Mi6 Usul Bikin Prasasti
Selain itu, menurutnya, keberhasilan mendorong kader muda dalam Pilkada 2029 akan sangat ditentukan oleh sinergi antara berbagai actor. Mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga media. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem politik yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan muda yang berkualitas.
“Ini bukan hanya tugas satu pihak. Semua elemen harus bergerak bersama. Kita perlu menciptakan ruang yang memungkinkan kader muda tumbuh, belajar, dan berkompetisi secara sehat. Dan kabar gembiranya, kita masih punya waktu untuk mewujudkan ini hingga 2029 mendatang,” jelasnya.
Karena itu, Bambang mendorong agar masyarakat, khususnya pemilih muda, lebih aktif dalam mengawal proses demokrasi. Partisipasi yang kritis dan rasional dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan.*** (Rilis: Mi6 / Editor: Tim Redaksi).
