Pendapatan Lombok Tengah Ditarget Tembus Rp2,57 Triliun 2027
LOTENG– Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mematangkan arah pembangunan dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Loteng, Pemda menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah.
Menurutnya, dokumen tersebut disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Loteng Tahun 2027 yang telah disusun secara partisipatif, teknokratis, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan harus saling terhubung dan konsisten agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar HM Nursiah.
Dalam paparannya, HM Nursiah mengakui dinamika ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik dunia yang berpotensi memengaruhi harga komoditas, inflasi, hingga nilai tukar. Namun demikian, Indonesia dinilai memiliki modal yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Di tingkat daerah, kondisi makro ekonomi Lombok Tengah menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,07 pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 72,96 pada tahun 2027.
Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 12,07 persen menjadi 10,68 persen, bahkan ditargetkan turun lagi pada kisaran 9,20 hingga 10,14 persen pada tahun 2027.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 3,34 persen menjadi 4,87 persen dan diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,36 hingga 6,34 persen pada tahun 2027.
Menurut HM Nursiah, sektor pariwisata, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah. Namun pemerintah juga akan terus memperkuat sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta ekonomi kreatif berbasis potensi lokal agar pertumbuhan ekonomi semakin merata.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, serta kebutuhan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusung tema pembangunan tahun 2027 yakni “Penguatan Transformasi Masmirah.”
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Menurut HM Nursiah, kelima prioritas tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, HM Nursiah juga membeberkan proyeksi struktur APBD Tahun Anggaran 2027.
Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,57 triliun, meningkat sekitar Rp78,49 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp597,31 miliar, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,95 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp26,63 miliar.
Untuk meningkatkan PAD, pemerintah akan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperluas basis data wajib pajak, memanfaatkan teknologi informasi, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
“Kita menyadari bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Karena itu peningkatan PAD menjadi salah satu fokus penting melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Di sisi belanja, APBD 2027 juga dirancang sebesar Rp2,57 triliun. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp2,06 triliun untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara belanja modal mencapai Rp172,09 miliar yang akan diprioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai infrastruktur penunjang lainnya.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk belanja tidak terduga sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi darurat maupun kebutuhan mendesak.
Adapun belanja transfer sebesar Rp334,05 miliar akan disalurkan dalam bentuk bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
Pada sektor pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkirakan penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp31,18 miliar yang diperuntukkan bagi pembayaran angsuran pokok utang daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Dengan struktur tersebut, pemerintah memastikan APBD 2027 tetap disusun dalam kondisi berimbang dan terukur sehingga mampu menjaga stabilitas fiskal daerah.
Menutup penyampaiannya, HM Nursiah berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan bentuk nyata amanah rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
“Anggaran yang kita susun harus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Lombok Tengah,” tutup HM Nursiah. (01)
