Olahraga

Paska Tersandung di KONI NTB, Mi6: Gubernur Iqbal Bisa Saja Hanya Kuda Troya Tanpa Dia Menyadari

Tim Redaksi

Agustus 20, 2026 - 12:56 pm

Logo Mi6 dan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.

MATARAM— Paska tersandungnya pencalonan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam upaya merebut KONI NTB di 2026 ini akibat tidak terpenuhinya syarat administrasi, menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan.

Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 yang berbasis di Mataram NTB melalui direkturnya, Bambang Mei Finarwanto, menilai sejak awal seperti ada hal yang janggal dalam proses pencalonan Gubernur Iqbal.

Bambang atau yang biasa di sapa Didu mengatakan, bahwa persyaratan calon yang harus memiliki pengalaman memegang cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI itu tidak diketahui oleh tim pemenangan gubernur tersebut.

“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius ngusung, harusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” kata Didu (20/08/2026) melalui siaran persnya di Mataram.

Persoalan itu, menurut Didu, menjadi semakin menarik karena tim pemenangan sebelumnya justru sangat percaya diri menyatakan dukungan terhadap Iqbal telah memenuhi syarat. Padahal, katanya, menghitung dukungan saja tidak cukup.

“Kandidat harus dipastikan memenuhi seluruh persyaratan organisasi. Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang dan itu janggal mereka tidak tahu,” ujarnya.

Didu menilai kegagalan Iqbal menjadi calon semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi tim yang sejak awal mendorongnya. Sebab, jika benar-benar ingin memenangkan Iqbal, kesalahan mendasar seperti tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan seharusnya dapat diketahui sebelum proses dukungan digerakkan.

“Kecuali ya memang itu disengaja, tentu dengan tujuan tertentu, baik oleh gubernur atau mungkin oleh orang-orang yang katanya mendukung,” analisa Didu.

Skenario Lapis Kedua

Lebih lanjut Didu mengajak publik tidak berhenti pada persoalan kelalaian administratif. Ia melihat kemungkinan lain yang menurutnya patut dibaca secara kritis, meski belum dapat disebut sebagai fakta.

“Jika menggunakan kacamata politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.

Menurutnya, bisa saja dorongan terhadap Iqbal sejak awal memang tulus. Namun, ia juga membuka kemungkinan bahwa ada aktor politik tertentu yang melihat pencalonan gubernur sebagai jalan untuk menyiapkan kandidat alternatif.

“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” ujarnya.

Ia menyebut skenario tersebut secara metaforis seperti Kuda Troya. Dalam hal ini, Gubernur Iqbal bisa saja ditempatkan sebagai Kuda Troya tanpa dia menyadarinya.

“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” kata Didu.

Ia menekankan, istilah tersebut merupakan analisis politik, bukan tuduhan bahwa skenario itu benar-benar terjadi.

Karena itu, Didu menekankan, pihaknya tidak mengatakan ini konspirasi. Melainkan hanya menegaskan bahwa publik punya alasan untuk bertanya, mengingat politik tidak hanya soal apa yang terlihat di panggung, tetapi juga siapa yang berdiri di belakang panggung.

Pertanyaan tersebut, menurut Didu, semakin relevan jika melihat rangkaian nama dan posisi politik yang muncul dalam kontestasi Ketua KONI NTB.

Dorongan Munculnya Kandidat Lain

Selain Iqbal, kandidat yang terpental setelah mendaftar yakni Ketua KONI NTB yang masih menjabat saat ini, Mori Hanafi. Anggota DPR RI ini dalam perjalanan proses pencalonannya, sempat diminta mundur oleh Ketua DPRD NTB dari Partai Golkar, Baiq Isvie Rupaeda.

Didu mengungkapkan bahwa Ketua Tim Pemenangan Iqbal merupakan Ketua KONI Kota Mataram yang juga berada dalam struktur Partai Golkar NTB.

Tapi, imbuh Didu, setelah Gubernur Iqbal dan Mori sama-sama dinyatakan tidak lolos, beredar gosip nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana sebagai figur yang diperbincangkan dalam bursa Ketua KONI NTB.

“Mohan itu kan Ketua DPD Partai Golkar NTB dan juga sekaligus Ketua Cabang Olahraga Wushu NTB,” paparnya.

Bagi Didu, rangkaian tersebut terlalu menarik untuk sekadar dilewati sebagai kebetulan.

“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” katanya.

Menurutnya, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa. Namun, transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa kontestasi Ketua KONI telah diarahkan kepada figur tertentu.

“Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” ujar Didu.

Karena itu, menurut Didu, kegagalan Iqbal bukan hanya persoalan gubernur tidak memenuhi syarat.

“Yang gagal bukan hanya kandidat. Tim yang mengantarkan kandidat juga harus dievaluasi. Sebab mereka yang membawa gubernur masuk ke arena,” ujarnya.

Ia mengingatkan, posisi gubernur berbeda dengan kandidat biasa. Dukungan politik terhadap seorang gubernur membawa konsekuensi lebih luas karena gubernur memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk pembinaan olahraga.

“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.

Siapa Paling Diuntungkan?

Didu menyebut ada satu pertanyaan sederhana yang bisa digunakan untuk membaca dinamika tersebut. Pertanyaannya bukan lagi hanya siapa yang gagal menjadi calon. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari kegagalan itu.

Menurut dia, jika setelah Iqbal gagal muncul figur lain yang memiliki hubungan erat dengan jaringan politik yang sama, maka publik wajar mencermati proses tersebut. Namun, ia kembali mengingatkan agar analisis tidak berubah menjadi tuduhan.

“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” tegas Didu.*** (Rilis: M16 / Editor: Tim Redaksi).