NasDem Tampar Pemda, Slogan Gagah, TPS Minim
LOTENG — Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah (Loteng) kembali menyoroti sejumlah persoalan layanan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Loteng.
Selain polemik pengelolaan Perumda Tirta Ardhia Rinjani, perhatian NasDem juga diarahkan pada persoalan kelistrikan di tingkat dusun hingga buruknya dukungan sarana persampahan di Kota Praya.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Loteng, Hamzan, mengatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan program yang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, sejumlah persoalan masyarakat justru membutuhkan sinergi lintas dinas agar penanganannya tidak berjalan parsial.
Salah satu yang kembali didorong adalah gagasan penyediaan satu meter KWh untuk setiap dusun. Usulan tersebut dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat di tingkat paling bawah, terutama dalam menunjang berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, hingga program pembangunan di dusun.
Hamzan menegaskan, usulan tersebut bukan sekadar persoalan pemasangan meter listrik. Lebih jauh, program itu diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat dusun.
“Usul satu meter KWh untuk dusun masih kami dorong agar setidaknya mulai menjadi perhatian pemerintah,” ujar Hamzan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dusun merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok Tengah. Karena itu, perhatian terhadap fasilitas dasar di tingkat dusun juga tidak boleh kalah dibandingkan dengan pembangunan di pusat perkotaan.
Hamzan bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan jargon pembangunan daerah yang selama ini digaungkan pemerintah, yakni “Lombok Tengah Menah Tandur.”
Ia berharap jargon tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan pembangunan yang konkret, bukan berhenti sebagai slogan.
“Setidaknya mulai menjadi perhatian pemerintah, agar Lombok Tengah Menah Tandur betul-betul tidak hanya menjadi slogan yang berbanding terbalik dengan Lombok Tengah Peteng Dendeng,” sindirnya.
Selain persoalan listrik di tingkat dusun, Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan persampahan, khususnya keterbatasan tempat pembuangan sementara (TPS) di wilayah Kota Praya.
Hamzan menilai persoalan tersebut membutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah. Minimnya TPS maupun depo sampah dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang semestinya.
Di satu sisi, pemerintah terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Namun di sisi lain, fasilitas yang menjadi penunjang perilaku hidup bersih tersebut dinilai belum tersedia secara maksimal.
“Masalah TPS persampahan di Kota Praya yang minim sangat penting untuk ditindaklanjuti cepat,” tegasnya.
Menurut Hamzan, membangun kesadaran masyarakat memang penting. Edukasi mengenai kebersihan lingkungan harus terus dilakukan. Namun, edukasi tanpa diikuti ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai justru berpotensi membuat kebijakan pengelolaan sampah tidak berjalan optimal.
Masyarakat, kata dia, tidak cukup hanya diminta membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah juga harus memastikan tempat pembuangan sementara tersedia dalam jumlah yang memadai, mudah dijangkau, serta dikelola secara rutin.
“Kita mendorong masyarakat untuk peduli lingkungan, namun kita masih belum maksimal menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya,” katanya.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong Pemkab Lombok Tengah segera melakukan pemetaan kebutuhan TPS dan depo sampah, khususnya di kawasan Kota Praya yang memiliki aktivitas masyarakat cukup padat.
Penambahan depo TPS dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Pemerintah perlu menghitung secara realistis jumlah penduduk, kepadatan kawasan, aktivitas perdagangan, kawasan permukiman, serta volume sampah yang dihasilkan setiap hari.
“Penambahan depo TPS menjadi hal yang wajib dilakukan,” tegas Hamzan.
Menurutnya, penanganan sampah tidak boleh hanya dilakukan ketika sudah terjadi penumpukan atau muncul keluhan masyarakat. Pemerintah harus membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Ketersediaan TPS merupakan salah satu bagian penting dalam sistem tersebut. Jika fasilitas penampungan sementara minim, maka sampah berpotensi dibuang sembarangan, menumpuk di pinggir jalan, masuk ke saluran air, atau mengganggu estetika kawasan perkotaan.
Kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan cita-cita menjadikan Kota Praya sebagai pusat pemerintahan sekaligus kawasan perkotaan yang bersih dan nyaman.
Hamzan menilai sejumlah persoalan tersebut sebenarnya dapat ditangani lebih baik apabila OPD tidak bekerja sendiri-sendiri.
Persoalan persampahan, misalnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas yang menangani lingkungan. Penataan kawasan, infrastruktur, pasar, perhubungan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dan kelurahan juga memiliki keterkaitan.
Begitu pula dengan kebutuhan fasilitas listrik di dusun. Program tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, PLN, serta pihak terkait lainnya.
Karena itu, NasDem mendorong Pemkab Lombok Tengah mulai memperkuat pola kerja lintas sektor.
Menurutnya, pembangunan yang dirasakan masyarakat bukan hanya pembangunan jalan, gedung atau infrastruktur berskala besar. Pelayanan dasar yang terlihat sederhana, seperti penerangan, tempat pembuangan sampah dan fasilitas lingkungan, justru menjadi indikator langsung kualitas pelayanan pemerintah.
NasDem berharap pemerintah tidak menunggu persoalan menjadi besar baru kemudian mengambil tindakan.
“Kalau memang fasilitasnya masih kurang, maka harus mulai ditambah. Jangan sampai masyarakat terus diminta sadar menjaga lingkungan, tetapi pemerintah belum maksimal menyediakan tempat dan sarana untuk mendukung kesadaran tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap layanan publik harus menjadi agenda berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan program yang dirancang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Bagi Fraksi NasDem, keberhasilan pembangunan Lombok Tengah pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya.
Terutama di tingkat dusun dan lingkungan perkotaan, pemerintah dituntut hadir melalui kebijakan yang sederhana namun tepat sasaran.
Dengan demikian, slogan pembangunan seperti “Lombok Tengah Menah Tandur” tidak berhenti sebagai jargon, tetapi benar-benar tercermin dalam kondisi daerah yang terang, bersih, tertata, dan mampu memberikan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat. (01)
Tinggalkan Balasan
