Kas Daerah Tertekan, Pemkab Loteng Bakal Ngutang Lagi
LOTENG– Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai sekitar Rp200 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman, mengatakan pengajuan pinjaman tersebut dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan fiskal daerah menghadapi tantangan akibat menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Pemda mengajukan pinjaman ke PT SMI sekitar Rp200 miliar. Salah satu pertimbangannya karena adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan, khususnya perawatan dan peningkatan jalan, menjadi terbatas,” ujar Taufikurrahman.
Ia menjelaskan, selama ini pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah juga banyak ditopang oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Namun dengan berkurangnya alokasi anggaran tersebut, pemerintah daerah harus mencari alternatif sumber pembiayaan agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
“DAK yang selama ini membantu pembangunan infrastruktur juga mengalami keterbatasan. Sementara kebutuhan perbaikan jalan di Lombok Tengah masih cukup besar dan harus segera ditangani,” katanya.
Taufikurrahman menegaskan bahwa pinjaman yang diajukan bukan untuk membiayai belanja rutin pemerintahan, melainkan difokuskan pada sektor produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten.
Menurutnya, kondisi jalan yang baik memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, infrastruktur jalan juga berperan penting dalam mendukung distribusi hasil pertanian, perdagangan, pariwisata, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
“Jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ketika kondisi jalan baik, maka aktivitas ekonomi juga akan semakin lancar dan biaya transportasi masyarakat dapat ditekan,” jelasnnya.
Ia menilai skema pembiayaan melalui PT SMI dapat menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan tanpa harus menunggu kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Dengan tambahan pembiayaan tersebut, sejumlah ruas jalan yang selama ini membutuhkan penanganan diharapkan dapat segera diperbaiki. Hal ini dinilai penting mengingat Lombok Tengah terus berkembang sebagai daerah penyangga kawasan pariwisata strategis nasional, termasuk kawasan Mandalika.
Peningkatan kualitas jalan juga diyakini akan mendukung konektivitas antarwilayah, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.
Meski mengajukan pinjaman, Taufikurrahman memastikan pemerintah daerah tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran di masa mendatang. Seluruh proses pengajuan pinjaman dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui berbagai tahapan evaluasi.
“Pengajuan pinjaman ini tentu harus memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan yang justru membebani keuangan daerah di kemudian hari. Karena itu semua dihitung secara matang,” tegasnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Lombok Tengah, terutama di tengah tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
“Harapan kami, dengan adanya dukungan pembiayaan ini, pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga,” pungkasnya.
Dengan rencana pinjaman sekitar Rp200 miliar tersebut, Pemkab Lombok Tengah menunjukkan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan meskipun dihadapkan pada tekanan fiskal akibat menurunnya transfer pusat. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan. (01)
