Atas Ucapannya di WA Grup, Oknum GTT Lombok Tengah Meminta Maaf

Ilustrasi Rude Speech (dari caracaramenggambar.blogspot.com).

LOMBOK TENGAH— Ditengah polemik Guru Tidak Tetap di Lombok Tengah yang saat ini sedang menjadi perhatian publik, muncul narasi-narasi di media sosial (khususnya di WA Grup) yang membuat situasi menjadi panas.

Selain dari ajakan untuk melakukan aksi besar-besaran ke dinas pendidikan, beredar juga tangkapan layar perbincangan yang salah satunya memancing reaksi lewat ucapan sumpah serapah kepada Sekda dan Pemda Lombok Tengah oleh salah satu oknum GTT.

Baca juga: SK Mengajar Guru Honorer Non Database Belum Terbit, DPRD Meminta Inspektorat Memeriksa Kepala Sekolah

Atas hal tersebut, oknum GTT (WY) dalam kegiatan hearing GTT dan Pemda di DPRD Lombok Tengah (Kamis, 29/01/2026) langsung mengakui hal tersebut dan meminta maaf kepada Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya.

“Ia betul itu saya dan saya meminta maaf atas kata-kata kasar yang saya sampaikan di medsos (Grup WA). Itu sudah saya hapus,” ucapnya di tengah semua yang hadir.

Namun WY menegaskan bahwa terlepas dari hari tersebut ia akan terus memperjuangkan masalah GTT ini.

“Tapi saya tetap akan memperjuangkan ini sampai kapanpun,” tegasnya.

Menanggapi permintaan maaf, Lalu Firman Wijaya meminta agar seluruh pihak bisa menahan diri terutama dalam hal mengeluarkan ucapan dan tulisan di media sosial.

“Saya juga manusia. Saya punya keluarga, teman, sahabat. Saudara semua sebagai guru, pendidik yang digugu dan ditiru haruslah memperlihatkan etika dalam berbicara. Tapi saya sudah memaafkan, bahkan ketika itu saya baca saya sudah langsung memaafkan,” kata Lalu Firman.

Baca juga: Isu Honorer Siluman Mencuat, Komisi I Prakarsai Bentuk Tim Kecil Bersama Pemda dan GTT Untuk Sanding Data

Dalam kesempatan itu juga, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi, meminta agar semua, termasuk para GTT untuk satu alur dalam memahami prosedur yang sedang dijalankan.

“Agar tidak ada framing yang membelok-belokkan, baik melalui media massa ataupun media sosial. Kita di DPRD berjuang maka honorer juga harus se-frekuensi dengan tidak membuat pernyataan yang tidak sesuai,” terang Ahmad.

Menurutnya Komisi I sudah meminta untuk melaporkan jika ada kejanggalan dalam proses yang pernah dilihat dan dialami oleh para GTT. Ia memaparkan bahwa pemda sedang memverifikasi ulang data seluruh PPPK dan PPK Paruh Waktu beserta data-data honorer (termasuk yang non database) untuk memastikan tidak ada kekeliruan.

“Dan kita juga akan membuat tim kecil bersama, termasuk dari pihak GTT silakan nanti kita bisa menyocokkan data dengan disdik. Ini penting untuk bisa merapikan. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan internal terhadap seluruh sekolah oleh inspektorat,” ujar Ketua Partai NasDem Lombok Tengah ini.* (Kontributor: JW).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup