Pemkab Bidik Nol Kasus Stunting Lewat Perubahan Pola Asuh
LOTENG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) mencatat capaian menggembirakan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan data hingga April 2026, prevalensi stunting di Gumi Tatas Tuhu Trasna berhasil ditekan hingga menyentuh angka satu digit, yakni 9,81 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil nyata. Meski demikian, Pemkab menegaskan perjuangan belum selesai karena masih terdapat sekitar delapan ribu balita yang mengalami stunting dan membutuhkan penanganan serius.
Wakil Bupati Loteng HM Nursiah, mengatakan keberhasilan menurunkan angka stunting tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Per April 2026 angka stunting kita sudah turun menjadi 9,81 persen atau masih menyisakan sekitar delapan ribuan balita yang mengalami stunting. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Harapan kita tentu angka ini terus turun hingga seminimal mungkin,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Nursiah, salah satu strategi utama yang dijalankan Pemkab adalah memperkuat Rembug Stunting secara berjenjang. Program tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten, tetapi juga digelar di seluruh kecamatan agar setiap wilayah mampu mengidentifikasi persoalan secara spesifik sesuai kondisi masing-masing.
Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang menjadi penyebab stunting dipetakan secara rinci sehingga solusi yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Hasil rembug di tingkat kecamatan nantinya akan dihimpun sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam percepatan penanganan stunting,” jelasnya.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah juga fokus membenahi berbagai fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Mulai dari memastikan seluruh posyandu memiliki alat timbang yang akurat, memperbaiki validitas data balita, hingga membuka kelas khusus bagi ibu hamil sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai pemenuhan gizi sejak masa kehamilan.
Langkah tersebut diyakini menjadi investasi penting karena pencegahan stunting harus dimulai sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Tak hanya itu, Nursiah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan setiap program pembangunan dengan target penurunan stunting.
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, sanitasi hingga perbaikan rumah layak huni harus diarahkan agar mampu memberikan dampak terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Labelisasi program sangat penting. Misalnya program di Dinas Sosial harus dikaitkan dengan sasaran keluarga berisiko stunting sehingga anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Meski angka stunting terus menunjukkan tren penurunan, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian lebih.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Loteng, Mamang Bagiansah, menyebut lima kecamatan masih memiliki angka stunting relatif tinggi, yakni Pringgarata, Batukliang, Kopang, Janapria, dan Jonggat.
Namun demikian, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa persoalan stunting di daerah tersebut tidak selalu dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga.
Menurut Mamang, banyak ditemukan keluarga dengan kondisi rumah yang layak bahkan tergolong baik, tetapi anak-anaknya tetap mengalami stunting.
“Informasi dari Dinas Perkim menunjukkan banyak rumah warga sebenarnya sangat layak huni, tetapi anaknya tetap stunting. Artinya persoalan ini bukan semata-mata karena kemiskinan, melainkan lebih kepada pola asuh, pola makan, serta perilaku keluarga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemahaman orang tua mengenai pentingnya asupan gizi seimbang, pemberian makanan pendamping ASI yang tepat, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga pola pengasuhan yang benar memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak.
Karena itu, Dinas Kesehatan akan terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui puskesmas, posyandu, kader kesehatan, serta kelas ibu hamil agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting semakin meningkat.
Pemkab Loteng optimistis, dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif di berbagai sektor, angka stunting akan terus mengalami penurunan sehingga target melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas dapat diwujudkan.
Penurunan prevalensi hingga di bawah 10 persen menjadi tonggak penting bagi Lombok Tengah. Namun pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan sesungguhnya bukan hanya menekan angka statistik, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, memperoleh gizi yang cukup, serta memiliki kesempatan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus daerah. (01)
