Dugaan Jual Beli Koordinat MBG Terorganisir, Pimpinan DPRD Lombok Timur Minta Seluruh Pelaku Diproses
LOMBOK TIMUR— Kasus dugaan jual beli dalam praktik penipuan terkait titik koordinat Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur, memantik reaksi dari Wakil Ketua IV DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah. Pihaknya mendesak Polres Lombok Timur dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Menurutnya, kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan satu atau dua orang terduga pelaku semata. Aparat penegak hukum harus berani membongkar seluruh jaringan yang diduga terlibat.
“Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah dalam keterangannya pada Selasa (2/6/2026).
Baca juga: Idul Fitri Berubah Jadi Duka di Alas, DPC PDIP Sumbawa Salurkan Bantuan
Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai total Rp 950 juta tersebut menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah.
“Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang dengan mudah menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujar Ahmad yang juga merupakan Sekretaris DPC PDIP Lombok Timur.
Pihaknya juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur.
“Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut,” katanya.
Baca juga: Kadernya di Lombok Timur Tertimpa Musibah, PDIP NTB Gotong Royong Ringankan Beban
Menurutnya, peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga telah mencoreng nama baik Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional.
“Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang.
“Tapi yang penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum,” tandas Ahmad.
Latar Belakang Kasus
Badan Gizi Nasional (BGN) dan Polres Lombok Timur saat ini tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, terdapat sejumlah titik lokasi yang diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp 950 juta.
Baca juga: Hadiah 79 Tahun Ibu Megawati, DPC PDIP Lombok Timur Persembahkan Musholla Untuk Rakyat
Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi.
Dari berita yang berkembang, kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir.*** (Rilis: Bambang MF / Editor: Tim Redaksi).
Tinggalkan Balasan
