Lombok Tengah Banjir SDM, Saatnya Tinggalkan Sekat Kewilayahan
LOMBOK TENGAH— Pergeseran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Lombok Tengah beberapa waktu lalu dan oleh sebagian kalangan dianggap antiklimaks memantik banyak sorotan, salah satunya dari anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah, Nasarudin.
Ditemui setelah Rapat Paripurna DPRD (Rabu, 04/02/2026), Sekretaris Partai Amanat Nasional Lombok Tengah ini menyebut bahwa sebenarnya Lombok Tengah punya banyak sekali SDM dengan kompetensi yang memang diperuntukkan untuk menangani kerja birokrasi.
“Kita punya banyak lulusan IPDN dan mereka itu memang disekolahkan oleh negara untuk bekerja sebagai birokrat, tapi sayangnya seperti tidak diberdayakan semestinya,” ungkap Nasarudin.
Menurut politikus dari Praya Barat ini, seharusnya posisi-posisi seperti camat itu menjadi salah satu kawah candradimuka bagi para alumni praja untuk mengimplementasikan ilmu dan kemampuannya.
“Saya tidak mengatakan bahwa yang di luar IPDN itu tidak cocok, tapi setidaknya setengah atau lebih jumlah kecamatan ini dipimpin oleh lulusan IPDN. Saya berbicara rasional saja. Kan mereka memang digembleng oleh negara untuk itu bukan? Dari 12 kecamatan di Lombok Tengah, jika tidak salah cuma 3 kecamatan yang camatnya lulusan IPDN,” sorotnya.
Pertimbangan Politik dan Sekat Identitas Wilayah
Lebih lanjut, pihaknya menilai setidaknya ada beberapa OPD yang cukup penting diisi oleh SDM dengan basis keilmuan birokrat murni.
“DPMD, Pol PP, Inspektorat, bahkan Dukcapil itu harus birokrat murni. Saya berpendapat seperti itu. Tapi saya juga tidak menutup mata bahwa memang chemistry antara kepala daerah yang merupakan pejabat politik dengan bawahannya harus sehati dan sinergis, ya istilahnya ada unsur politiknya, itu saya pahami betul. Tapi masa sih sebanyak ini semua ndak ada yang chemistry,” tanya balik Nasarudin.
Selain itu, politikus dari dapil IV Lombok Tengah ini mengingatkan juga bahwa ada banyak posisi yang juga bisa diisi oleh SDM dengan keilmuan yang memang tertentu. Ia memandang bahwa semangat meritokrasi yang digaungkan oleh Gubernur NTB semestinya menular juga ke kabupaten.
“PUPR, Pertanian, atau Kelautan Perikanan misalnya, termasuk Dinas Kesehatan, yaitu itu memang harus dipimpin oleh mereka yang paham. Kita jangan lagi tersekat oleh si A darimana, si B darimana. Tidak mesti posisi A harus dari wilayah tertentu, kan yang dibutuhkan itu kemampuan sesuai bidangnya. Right man on the right place, politik itu keniscayaan tapi jangan abaikan kompetensi,” tandas Nasarudin.*** (Kontributor: JW).
