Fraksi Golkar Minta Pemda Ajukan Pinjaman untuk Dukung Program Prioritas 2026
LOTENG — Fraksi Partai Golkar DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan pengajuan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) atau memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Usulan ini disampaikan sebagai langkah percepatan dalam pembiayaan sejumlah program prioritas yang dinilai tidak dapat tertutupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Jubir Fraksi Golkar Loteng, Ferdian Elmansyah menyatakan, Fraksi Golkar menilai bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan fasilitas publik yang mendesak. Karena itu, alternatif pembiayaan seperti pinjaman atau kemitraan dengan sektor swasta perlu segera dipertimbangkan secara matang.
Adapun beberapa program prioritas yang disarankan untuk dibiayai melalui skema tersebut antara lain, untuk pembebasan lahan perluasan parkir RSUD Praya. Hal ini karena kondisi lahan parkir RSUD Praya yang dinilai sudah tidak memadai untuk menampung kendaraan pasien rawat jalan maupun rawat inap. Keterbatasan area parkir ini dikhawatirkan mengganggu kenyamanan dan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
Renovasi Lapangan Bundar Praya. Kondisi Lapangan Bundar yang dianggap kumuh dan tidak layak pakai menjadi perhatian serius. Fraksi Golkar menilai revitalisasi kawasan tersebut penting untuk memperbaiki wajah kota Praya dan menyediakan ruang publik yang aman serta nyaman bagi masyarakat.
Kemudian, Penataan Aset Daerah untuk Peningkatan PAD. Fraksi Golkar juga meminta Pemda menata kembali aset-aset daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pembangunan fasilitas yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara kredibel dan transparan, aset daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis tersebut perlu diambil agar pembangunan prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. “Pemerintah daerah harus berani mengambil opsi pembiayaan alternatif demi percepatan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Dengan berbagai usulan tersebut, Fraksi Golkar berharap Pemda dapat segera melakukan kajian komprehensif dan mengambil keputusan yang tepat untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. (01)
