Bupati Diam, Jabatan Kosong Menumpuk,NasDem Mulai Curiga
LOTENG— Fraksi Partai NasDem DPRD Lombok Tengah kembali menyoroti persoalan kekosongan sejumlah jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat ritme kerja birokrasi, terutama dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Loteng, Hamzan, mempertanyakan apakah lambannya pengisian sejumlah jabatan tersebut berkaitan dengan masih banyaknya posisi strategis di OPD yang kosong.
Menurutnya, persoalan kekosongan jabatan bukan sekadar masalah struktur birokrasi. Jika terlalu lama dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan, koordinasi antarperangkat daerah, hingga pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah.
Hamzan menegaskan, Fraksi NasDem sebelumnya telah berulang kali mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan pengisian jabatan yang kosong. Dorongan itu, kata dia, semata-mata untuk memastikan roda pemerintahan berjalan normal.
“Bertemali dengan perihal di atas, apakah ini imbas dari banyaknya kekosongan pejabat OPD di Lombok Tengah?” kata Hamzan.
Ia mengatakan, Fraksi NasDem sejak beberapa kali menyampaikan pemandangan umum telah meminta pemerintah tidak membiarkan kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama.
Bagi NasDem, pengisian jabatan bukan sekadar persoalan menempatkan seseorang pada sebuah posisi. Lebih jauh, jabatan tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan kerja organisasi pemerintahan.
“Dalam beberapa pemandangan umum sebelumnya, Fraksi NasDem telah begitu mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan pengisian pejabat di tiap-tiap OPD,” ujarnya.
Menurut Hamzan, perangkat daerah membutuhkan pejabat yang memiliki kewenangan jelas agar program kerja dapat dijalankan secara maksimal. Ketika jabatan strategis kosong atau hanya diisi sementara, ruang gerak birokrasi dinilai berpotensi tidak maksimal.
“Kami pandang ini penting agar roda kerja bisa normal, sehingga pelaksanaan program kerja juga tidak terhambat dan melambat,” tegasnya.
Namun, Hamzan mengaku melihat persoalan tersebut seperti masih tersendat. Kondisi itu kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Bahkan, ia melontarkan pertanyaan bernada sarkas mengenai sejauh mana pemerintah daerah mempercayai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Lombok Tengah.
“Namun itu seperti tersendat, menimbulkan pertanyaan sarkas, apakah pemerintah sedang tidak mempercayai SDM-nya sendiri untuk mengisi jabatan-jabatan di OPD?” sindirnya.
Pertanyaan tersebut, lanjut Hamzan, bukan tanpa alasan. Sebab, Lombok Tengah dinilai memiliki cukup banyak aparatur yang selama ini menjalankan roda pemerintahan dan memiliki pengalaman di berbagai bidang.
Karena itu, muncul pertanyaan lanjutan apakah SDM yang ada masih dianggap belum memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu.
“Apakah SDM kita masih dianggap tidak kredibel dan dipandang belum mampu mengemban tugas-tugas pada spesifikasi jabatan?” lanjut Hamzan.
Meski melontarkan kritik keras, Hamzan menegaskan Fraksi NasDem tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada kritik maupun sindiran semata.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kendala yang menyebabkan proses pengisian jabatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, jika memang terdapat persoalan regulasi, mekanisme, keterbatasan kewenangan, maupun pertimbangan lain, pemerintah perlu menjelaskannya kepada DPRD dan masyarakat.
Dengan demikian, persoalan yang ada tidak berkembang menjadi asumsi liar di tengah masyarakat.
“Tentu kami berharap bukan ini pertanyaan sebenarnya. Tapi penjelasan terkait hal tersebut bisa membuka kotak yang dapat menjabarkan jika ada kendala yang dihadapi saat harus membuat keputusan,” katanya.
Hamzan menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. DPRD, kata dia, tidak semestinya hanya mengetahui hasil akhir dari sebuah kebijakan, tetapi juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai persoalan yang menjadi dasar lambannya sebuah keputusan.
Terlebih, pengisian jabatan di lingkungan OPD berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.
Fraksi NasDem, lanjutnya, siap mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah daerah. Jika memang ada hambatan, DPRD dapat ikut mencari jalan keluar sesuai kewenangan masing-masing.
“Seharusnya ini bisa kita pecahkan bersama,” pungkasnya.
Sorotan NasDem tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi Pemkab Loteng agar persoalan kekosongan jabatan tidak berlarut-larut. Sebab, semakin lama posisi strategis dibiarkan kosong, semakin besar pula kekhawatiran terhadap efektivitas kerja birokrasi dan kecepatan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan. (01)
Tinggalkan Balasan
