Nasib Terabaikan, 715 Guru Honorer Loteng Kepung Kantor Bupati
LOTENG— Ratusan guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Loteng, kemarin.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan nasib mereka.
Sebanyak 715 guru honorer yang tidak terdata dalam database resmi pemerintah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang mengharuskan mereka dirumahkan. Para guru menilai keputusan tersebut tidak adil dan berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan di daerah.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut kejelasan status dan masa depan mereka, serta meminta pemerintah daerah segera mengambil kebijakan terbaik yang berpihak kepada guru honorer yang telah lama mengabdi.
Selain itu, massa aksi juga menolak rencana pemerintah yang akan memberikan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) setempat. Mereka menilai pelatihan tersebut tidak relevan dengan profesi guru dan tidak menjawab persoalan utama terkait status serta keberlanjutan pekerjaan mereka di dunia pendidikan.
Para guru berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog dan memberikan solusi konkret agar nasib ratusan guru honorer di Lombok Tengah tidak semakin terpuruk.
Salah satu perwakilan massa aksi, Wildan, menegaskan bahwa kedatangan ratusan guru honorer ini bertujuan meminta kebijakan konkret dari Bupati Lombok Tengah agar tidak merumahkan para guru yang telah lama mengabdi.
“Saat ini ada 715 guru honorer non database yang terancam dirumahkan. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun dengan gaji yang sangat minim. Sekarang justru kami terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Wildan di hadapan massa.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil, mengingat peran guru honorer selama ini sangat vital dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah, khususnya di daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah yang menemui para demontrans menyampaikan bahwa sikap Pemda sejauh ini dalam mentaati regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah pusat.
Namun demikian, Nursiah mengatakan akan tetap menyampaikan aspirasi dan fakta yang terjadi di Lombok Tengah kepada pemerintah pusat.
“Komitmen Pemda untuk menyampaikan fakta-fakta ini ke pemerintah pusat,” kata Nursiah.
Sebelum menuju pemerintah pusat, pihak Kepala Daerah akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran. “Sepakat hari ini akan memanggil kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah untuk membahas masalah ini,” imbuhnya. (01)
