Banggar Sampaikan Catatan dan Rekomendasi Pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026
LOTENG–Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari penanggulangan narkotika hingga peningkatan konektivitas jalan.
Jubir Banggar DPRD Loteng, Prayatna Wirahadi menyatakan, DPRD menyoroti perlunya pemerintah daerah mengambil langkah lebih serius terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya ini diharapkan berfokus pada pencegahan melalui program-program inovatif yang menyentuh generasi muda hingga tingkat desa.
“Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat kerjasama antardinas, terutama terkait disiplin pegawai melalui koordinasi yang lebih intensif antara BKPSDM dan perangkat daerah lainnya, ” ujarnya.
Pada sektor desa, DPRD menekankan pentingnya pengembangan berkelanjutan bagi desa-desa yang memenangkan lomba desa. Anggaran pemberdayaan diharapkan terus dialokasikan setiap tahun agar desa-desa terbaik dapat menjadi model pembangunan.
Di sisi ketertiban umum, DPRD meminta agar Satpol PP bersama Dinas Perhubungan tetap melakukan pengawasan gabungan di pasar-pasar untuk memperlancar mobilitas transportasi sekaligus mencegah pelanggaran perda, terutama mengenai retribusi parkir. Pemerintah juga diminta melakukan monitoring komprehensif hingga tingkat desa terkait peredaran minuman beralkohol.
Terkait penyakit masyarakat, DPRD mendorong pemerintah daerah mengambil tindakan konkret dan berkala guna menekan berbagai pelanggaran yang semakin marak.
Dalam bidang pariwisata, DPRD mendesak penyusunan program pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mencakup pelestarian alam dan budaya. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan perekonomian masyarakat. Pemerintah juga diminta memaksimalkan kinerja Satgas Investasi, termasuk pemetaan potensi wisata serta pendeteksian dini persoalan investasi.
“Upaya ini mencegah kerusakan alam dan lingkungan turut menjadi perhatian. DPRD menilai perlunya penguatan aturan hukum serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat,” ucapnya.
Dalam hal promosi pariwisata, lajutnya pemerintah daerah diminta lebih inovatif dalam penganggaran kegiatan promosi event pariwisata tahunan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Peningkatan kualitas SDM pariwisata juga diminta menjadi prioritas, misalnya melalui pelatihan hospitality dan manajemen pariwisata bagi masyarakat.
Sementara itu, retribusi parkir harus dipastikan ditarik secara optimal di seluruh titik parkir, disertai penindakan tegas terhadap juru parkir liar sesuai mekanisme yang berlaku. Peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Praya juga menjadi perhatian melalui penganggaran pelatihan hospitality secara berkala untuk seluruh pegawai rumah sakit.
Pada sektor pertanian, DPRD mendorong pemetaan diversifikasi komoditas agribisnis sesuai potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian di Lombok Tengah.
Dari sisi infrastruktur, DPRD meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan skala prioritas perbaikan ruas jalan yang dinilai krusial bagi menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Karena dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, pemerintah daerah diminta segera menetapkan prioritas pembangunan jalan serta melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, ” tuturnya. (01)
Tinggalkan Balasan
