LKPJ 2025, DPRD Layangkan Ratusan Rekomendasi Terhadap Pemda
LOTENG- Komitmen untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah kembali ditegaskan dalam rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah sektor strategis menjadi sorotan, mulai dari digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan utama tertuju pada kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai memiliki peran vital dalam era digital.
Jubir Gabungan Komisi DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program internet gratis yang selama ini digulirkan. Program tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga tetap produktif dan terkendali, serta bebas dari penyalahgunaan seperti akses tanpa batas waktu yang berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif.
“Selain itu, Kominfo juga diminta segera melakukan pendataan wilayah blank spot guna memastikan pemerataan akses internet di seluruh pelosok Lombok Tengah, ” ungkapnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga didorong untuk segera menyusun regulasi terkait pemanfaatan bahu jalan oleh penyedia layanan internet (ISP). Regulasi ini dinilai penting guna menjaga ketertiban tata ruang sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.
Di sektor administrasi pembangunan, DPRD menilai pengawasan proyek infrastruktur masih perlu diperkuat. Penambahan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan anggaran menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pengawasan lebih optimal.
“Hal serupa juga terjadi pada bidang pengadaan barang dan jasa. Dari kebutuhan ideal 22 tenaga fungsional, saat ini baru tersedia 9 orang. Kekurangan ini dinilai berpotensi menghambat proses pengadaan yang profesional dan transparan, ” tuturnya.
Sementara itu, Perumda Tirta Ardhia Rinjani mendapat perhatian khusus terkait pelayanan air bersih. Meski telah meraih berbagai penghargaan, DPRD menegaskan bahwa capaian tersebut harus sejalan dengan kualitas layanan di lapangan. Keluhan masyarakat terkait distribusi air yang tidak lancar menjadi indikator perlunya pembenahan serius, termasuk revitalisasi jaringan perpipaan yang sudah tua serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya air.
Di sektor sosial, DPRD menyoroti belum optimalnya fasilitas pendukung Dinas Sosial, termasuk belum terealisasinya pembangunan shelter sosial yang telah direkomendasikan selama dua tahun terakhir. Selain itu, optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan peningkatan akurasi data penerima melalui integrasi sistem digital menjadi prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.
Perhatian juga diberikan pada perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah diminta memperkuat sistem pelaporan kasus kekerasan yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Edukasi publik melalui media digital hingga videotron di titik strategis juga dinilai penting untuk mencegah kekerasan serta menekan angka pernikahan dini.
Dalam bidang pendidikan, isu perubahan iklim mulai menjadi bagian dari kurikulum yang harus disosialisasikan sejak dini. DPRD mendorong implementasi pendidikan iklim di tingkat PAUD hingga SMP. Selain itu, pembentukan satuan tugas untuk menangani anak tidak sekolah (ATS) menjadi langkah strategis guna memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan.
Di sektor kepemudaan dan olahraga, kondisi GOR Tastura yang belum memadai menjadi perhatian serius. DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar fasilitas tersebut dapat berfungsi optimal sebagai pusat pembinaan atlet. Peningkatan kesejahteraan atlet juga dinilai penting guna mencegah potensi perpindahan atlet berprestasi ke daerah lain.
Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, tingginya angka pengangguran menjadi tantangan yang harus dijawab melalui program padat karya, job fair, serta penguatan Balai Latihan Kerja (BLK). DPRD juga menekankan pentingnya sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi agar masyarakat lebih mudah mengakses peluang kerja.
Isu kebencanaan tak luput dari perhatian. Kekurangan personel Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD menjadi catatan penting, dengan rekomendasi penambahan minimal satu peleton personel. Selain itu, pembangunan gudang logistik yang representatif dinilai krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Di sektor kesehatan, pemerataan tenaga medis, khususnya dokter dan bidan, menjadi prioritas utama. DPRD juga menyoroti perlunya respons cepat terhadap kasus demam berdarah dengue (DBD), serta percepatan pembangunan rumah sakit di wilayah Kopang dan Praya Timur guna memperluas jangkauan layanan kesehatan.
RSUD Praya sebagai rumah sakit rujukan juga didorong untuk terus berbenah. Keterbatasan lahan, kebutuhan ventilator, hingga sistem pengadaan obat menjadi perhatian utama.
DPRD bahkan merekomendasikan penerapan sistem prioritas pelayanan berdasarkan kondisi medis pasien, bukan sekadar urutan antrean.
Secara keseluruhan, rekomendasi DPRD ini mencerminkan dorongan kuat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (01)
