Kesepakatan Penyaluran Pupuk Subsidi Dikhianati, Petani Kembali Gedor DPRD 

filter: 0; jpegRotation: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (0.64166665, 0.64166665); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 52.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

LOTENG– Puluhan warga Desa Belaka Daya Kecamatan Praya Timur kembali menggeruduk Kantor DPRD Loteng.

Aksi demonstrasi ini merupakan kali kedua dilakukan, dipicu oleh mandeknya pelaksanaan kesepakatan hasil hearing sebelumnya terkait penyaluran pupuk subsidi melalui kelompok tani.

Dalam kesepakatan tersebut, pupuk subsidi seharusnya disalurkan langsung melalui kelompok tani. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan pupuk subsidi dikuasai oleh pengecer, sehingga petani kesulitan mendapatkannya.

Perwakilan masyarakat, Hamzan, menegaskan bahwa tidak dijalankannya kesepakatan tersebut berdampak sangat fatal bagi petani. Banyak petani terpaksa terlambat melakukan pemupukan karena pupuk subsidi tidak tersedia di tingkat kelompok.

“Yang lebih parah, selama ini anggota kelompok yang tercantum dalam RDKK sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kebutuhan pupuk. Semua ditentukan sepihak,” tegas Hamzan.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pupuk subsidi. Menurutnya, persoalan ini tidak akan terjadi jika pengawas menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan benar.

“Pengawasan seharusnya bisa mencegah hal ini. Tapi kenyataannya tidak berjalan. Kami minta dinas segera melakukan penyegaran terhadap penyuluh pertanian. Di lapangan ada penyuluh yang memegang lebih dari satu desa,” lanjutnya.

Hamzan menambahkan, kondisi paling memprihatinkan terjadi pada Musim Tanam (MT) II, di mana pupuk subsidi justru banyak dijual ke daerah lain. Akibatnya, kelangkaan pupuk tak terhindarkan di Praya Timur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, Zaenak menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan input data RDKK untuk warga di lima desa hingga tanggal 20 Januari mendatang. Ia berharap pembenahan data ini dapat memperbaiki tata kelola pupuk subsidi dan mendukung terwujudnya swasembada pangan.

“Saya harapkan agar penyaluran pupuk subsidi ini lebih terjangkau kedepanya, ” harapnya. (01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup