Kepemimpinan NTB Kedepan Butuh Yang Teruji di Banyak Kontestasi, Analis Ajukan Mori Hanafi Sebagai Pilihan
MATARAM— Kapasitas membangun jejaring nasional, kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik, serta rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Demikian prasyarat yang disampaikan analis dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, terhadap kebutuhan figur kepemimpinan NTB kedepan.
Atas hal tersebut, direktur Mi6 tersebut menyebut anggota DPR RI Mori Hanafi sebagai salah satu yang dinilai memiliki modal politik paling mengkilap untuk tampil sebagai kandidat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB tahun 2029.
Alasan pihaknya menempatkan politisi asal Bima tersebut sebagai salah satu figur yang paling relevan dengan kebutuhan kepemimpinan NTB ke depan adalah karena tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif.
“Bagi Mi6, kepemimpinan NTB lima tahun mendatang tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas atau faktor kewilayahan. Yang lebih penting adalah kapasitas membangun jejaring nasional, kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik, serta rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Bambang dalam siaran persnya di Mataram, Senin (01/06/2026).
Mantan Direktur Walhi NTB yang juga karib disapa Didu ini menilai, bahwa Mori Hanafi memiliki kombinasi modal politik yang relatif lengkap. Selain memiliki pengalaman panjang dalam politik dan pemerintahan, Mori dianggapnya juga mempunyai jejaring nasional yang kuat, kapasitas organisasi yang teruji, dan karakter petarung yang mampu bertahan dalam berbagai dinamika politik.
Menurut Didu, perjalanan politik Mori tidak dibangun instan. Wakil Ketua DPRD NTB, kandidat dalam Pilkada NTB, anggota DPR RI, hingga kini dipercaya memimpin DPW Partai Nasdem NTB adalah sederret tahapan yang disebutnya membentuk kapasitas Mori yang matang dan relevan dengan kebutuhan daerah.
“Pengalaman itu membuat Mori bukan sekadar politisi elektoral. Ia memahami bagaimana kepentingan daerah diperjuangkan melalui jalur kebijakan nasional. NTB membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu berbicara di tingkat lokal, tetapi juga memiliki akses dan kemampuan memperjuangkan daerah di tingkat pusat,” ujarnya.
Didu menilai Pilgub NTB 2029 akan menjadi momentum menentukan arah pembangunan daerah di tengah tantangan baru, mulai dari transformasi ekonomi, hilirisasi industri, peningkatan kualitas SDM, penguatan konektivitas wilayah, hingga persaingan investasi yang semakin ketat.
Karena itu, menurutnya, NTB membutuhkan figur yang mampu berpikir strategis, memahami arah kebijakan nasional, dan memiliki kemampuan memperbesar posisi tawar daerah.
“Salah satu tantangan NTB selama ini adalah memperkuat daya tawar di tingkat nasional. Gubernur ke depan tidak cukup hanya menjadi administrator yang baik, tetapi juga harus menjadi negosiator yang efektif bagi kepentingan daerah. Dalam konteks itu, pengalaman dan jejaring nasional Mori menjadi sangat relevan,” katanya.
PON 2028 dan Eskalasi Politik
Keberhasilan PON 2028 yang berlangsung di NTB (bersama dengan NTT) diprediksi kuat berpotensi menjadi salah satu leverage politik yang signifikan menjelang Pilgub 2029. Disini Mi6 menilai posisi Mori Hanafi sebagai Ketua KONI NTB disebutnya menjadi sebuah nilai tawar yang kuat.
“Kalau PON sukses, prestasi atlet NTB meningkat, penyelenggaraannya mendapat apresiasi nasional, dan pembiayaannya tidak terlalu membebani APBN maupun APBD karena mampu melibatkan dunia usaha, tentu publik akan memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Mori sebagai Ketua KONI NTB,” ujarnya.
Selain itu, kemunculan Mori Hanafi dinilai merepresentasikan kebutuhan regenerasi kepemimpinan di NTB. Menurut Didu, daerah ini membutuhkan figur yang mampu menggabungkan energi generasi baru dengan pengalaman politik yang memadai.
“Mori masih relatif muda, tetapi pengalaman politik dan organisasinya sudah matang. Ini kombinasi yang tidak banyak dimiliki figur lain,” katanya.
Didu juga menyoroti masih adanya sebagian kalangan yang mempersoalkan asal-usul geografis seorang calon pemimpin. Menurutnya, cara pandang tersebut sudah tidak relevan dalam demokrasi modern.
“Kalau Mori berasal dari Bima, memangnya kenapa? Yang harus menjadi ukuran adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan memimpin seluruh masyarakat NTB. Demokrasi yang sehat memberi kesempatan yang sama kepada semua anak daerah untuk mengabdi,” tegasnya.
Menurut Didu, NTB tidak boleh terus terjebak pada sekat-sekat kewilayahan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang mampu bekerja untuk seluruh NTB tanpa memandang asal-usul daerahnya.
Dalam perspektif politik modern, posisi Mori sebagai Ketua DPW Nasdem NTB juga menjadi modal penting. Memimpin organisasi politik tingkat provinsi membutuhkan kemampuan konsolidasi, komunikasi lintas kelompok, manajemen konflik, dan kemampuan menjaga soliditas organisasi.
“Ketua partai itu bukan jabatan administratif. Itu adalah laboratorium kepemimpinan yang menguji kemampuan membangun konsensus dan menggerakkan sumber daya politik,” tegasnya.
“Politik itu arena daya tahan. Banyak figur muncul ketika situasi menguntungkan, tetapi tidak semua mampu bertahan ketika menghadapi tekanan. Mori menunjukkan daya tahan politik yang kuat. Karakter seperti itu penting untuk memimpin daerah sebesar NTB,” ujar Didu.
Karena itu, Mi6 menilai sangat wajar apabila nama Mori Hanafi mulai diperhitungkan secara serius dalam percakapan politik menuju Pilgub NTB 2029.
“Saya tidak mengatakan Mori satu-satunya figur yang layak. Tetapi jika berbicara secara objektif tentang pengalaman, jejaring nasional, kapasitas organisasi, legitimasi politik, dan daya juang, maka Mori Hanafi berada dalam baris terdepan,” tutupnya.
