Kabar Reses Parlemen: Air dan Infrastruktur Pedesaan, PR Panjang Lombok Tengah
LOMBOK TENGAH— Paceklik air di wilayah tadah hujan dan masih belum cukup memadainya insfrastruktur di pedesan masih menjadi ‘curhat primadona’ masyarakat dalam reses DPRD Lombok Tengah yang berlangsung dari 27 Oktober hingga 3 November 2026 ini.
Hal tersebut menjadi temuan Ketua Fraksi NasDem, Ahmad Syamsul Hadi, dalam pertemuan dengan warga hampir di seluruh titik lokasi kegiatan selama jadwal masa persidangan pertama untuk reses kesatu tahun 2026/2027 ini.
“Sebenarnya ini bukan keluhan baru, ya kita sebut saja begitu. Air memang sering disebut saat kemarau, terlebih pada tahun ini yang terasa begitu panjang. Tapi infrastruktur terutama di pedesaan ini sepertinya memang menjadi curhat utama warga,” kata Ahmad Syamsul Hadi di Praya Tengah (03/11/2026).
Baca juga: Sinergi Bersama Lembaga Desa, Ahmad Syamsul Hadi Gandeng BPD Untuk Fasilitator Reses
Ketua DPD Partai NasDem Lombok Tengah yang saat ini duduk di Komisi 1 DPRD tersebut berpendapat bahwa selama ini pemerintah memang menjadikan infrstruktur utama seperti jalan kabupaten sebagai prioritas, namun dirinya berharap jalan-jalan usaha tani serta jalan pedesaan agar tidak luput dari atensi.
“Lombok Tengah ini kan wilayah agraris, ya betul sebagiannya maritim di wilayah selatan, tapi secara geografis besarnya itu ya di agraris. Artinya kemandirian ekonomi dan geliat pembangunan itu memang akan terasa jika infrastruktur pedesaan digarap dengan baik. Mau memajukan apa di Lombok Tengah ini kalau tidak memajukan desa,” jelas Ahmad.
Dirinya mencontohkan saat reses di wilayah Batunyala, dimana warga menginginkan perbaikan cek dam sungai dan perbaikan saluran yang panjang mencapai 1.500 meter.
“Itu memperlihatkan betapa masalah air ini memang mesti diatensi, ya sumber airnya, ya infrastrukturnya, itu memang satu kesatuan. Termasuk di Jurang Jaler, warga minta perbaikan embung, sebab ya itu sumber utama air yang selama ini dikelola masyarakat,” ujar Ahmad.
Lebih lanjut, politisi yang dulu pernah berkiprah di organisasi lingkungan hidup Eksekutif Nasional Walhi ini menambahkan bahwa naluri bertahan petani itu membuat ide dan usulannya menjadi sangat terukur.
“Misalnya untuk cek dam, itu karena para petani kita melihat bahwa air sungai yang begitu kecil saat kemarau sebenarnya masih bisa dipotensikan utk kebutuhan, baik itu sehari-hari maupun pertanian, tapi perlu ditampung, maka lahirlah usulan pembuatan dan perbaikan cek dam,” paparnya.
Terkait sumur bor, dirinya menilai itu lebih kepada air yang layak bagi rumah tangga yang disebutnya kebutuhan primer kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kalau sumur bor itu memang agar warga kita berkecukupan untuk sumber air yang layak, itu kebutuhan mendasar manusia. Janganlah juga terus menerus pakai air sungai. Ya kalau airnya sejernih di bagian utara, ini kan tidak seperti itu kalau bagian tengah apalagi ke selatan. Alangkah baiknya juga jika pemerintah bisa membuatkan sumur bor untuk pertanian, tidak hanya untuk kebutuhan memasak dan mandi warga,” urainya.
Ahmad mengungkap bahwa seluruh hasil reses itu akan disampaikan dalam rapat-rapat dengan pemerintah, termasuk saat rapat anggaran.
“Tentu kita akan jadikan ini penyampaian saat rapat, sebab anggaran pemerintah ini memang untuk masyarakat. Ya inilah situasinya,” demikian Ahmad.*** (Kontributor: JW / Editor: Tim Redaksi).
Tinggalkan Balasan
1 Komentar
